Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P. Daulay mengatakan terkait penambahan jumlah Jamaah Haji Indonesia dari 168.800 menjadi 221.000 orang pada musim haji 2017 ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan penyelenggaraan kesehatan haji.

Pertama terkait penambahan tenaga Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Arab Saudi dan penambahan jumlah Tenaga Kerja Haji Indonesia (TKHI). Pasalnya kalau ada penambahan jamaah, tentu ada kebutuhan anggaran dan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengimbangi banyaknya jumlah jamaah.

 “Kami mendukung permintaan Kemenkes untuk penambahan PPHI sebanyak 80 orang dan TKHI sebanyak 465 orang. Namun, pihaknya meminta adanya pelibatan yang lebih intensif dari Anggota Komisi IX dalam pengawasan penyelenggara kesehatan haji,” kata Saleh di Gedung Nusantara I, DPR, Senaya, Jakarta, Senin (20/03/2017).  Pelibatan Komisi IX agar persoalan penyelanggara haji betul-betul dikelola pemerintah dengan professional.

Di sisi lain, terkait biaya yang dibebankan kepada jemaah, Komisi IX mendesak Kemenkes memeriksa proses dan mekanisme pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Indonesia termasuk biaya yang dibebankan kepada jamaah di luar ketentuan yang berlaku.

“Untuk tahun 2017 kesehataan jamaah haji tidak lagi di tanggung oleh pemerintah, Kita menanyakan kepada Menkes kenapa ada edaran seperti itu tapi  tidak dikonsultasikan kepada DPR. Karena ini akan memberatkan jamaah haji kita, mengingat jemaah haji kita lebih banyak jamaah dengan resiko tinggi,” kata Saleh dengan nada bertanya.

Politisi F-PAN itu mengatakan pihaknya akan mengawal agar penyelenggaran kesehatan jamah haji berjalan dengan baik, jangan sampai ada keluhan dari jemaah haji karena pemerintah kurang peduli pada kesehatan sehingga tingkat kekhusu'an mereka berkurang.  Bukan hanya kesehatan secara khusus tetapi juga kesiapan anggaran yang dimiliki pemerintah. (ria,mp) Foto: Azka/od.